Informasi Yang Dikecualikan – Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
1.	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan.
2.	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan
3.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
4.	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual
5.	Data riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
6.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
7.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah yang bersangkutan dilantik
8.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
9.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan
10.	Dokumen pengadaan barang / jasa dari penyedia barang / jasa	1. Pasal 17 huruf j Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dibuka setelah mendapat persetujuan pimpinan dan setelah proses pelaksanaan pekerjaan selesai atau pada saat proses audit	Mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat antar kompetitor	1 (satu) tahun
11.	Rincian harga perkiraan sendiri pada proses pengadaan barang dan jasa	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Menimbulkan persaingan yang tidak sehat		Dapat dibuka pada proses pelelangan
12.	Hasil Detail Engineering Design (DED) dari Konsultan Perencana	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten

13.	Dokumen penawaran	Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah		Penyalahgunaan dokumen penawaran oleh pihak lain yang tidak berkompeten	Dibuka pada saat proses pelelangan
14.	Sertifikat Tanah	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengamanan aset negara
15.	IMB	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Pengamanan aset negara
16.	Laporan keuangan sebelum diaudit	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen-dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten	1 (satu) tahun
17.	Ketetapan pagu indikatif/ pagu sementara	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Terbatas hanya untuk informasi intern
18.	Ketetapan pagu definitif	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Keamanan dokumen keuangan negara
19.	Rekening koran bank	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Penyalahgunaan dokumen-dokumen oleh pihak lain yang tidak berkompeten
20.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika dosen dan tenaga kependidikan	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik	Dapat mengungkap data pribadi
21.	Data penilaian hasil rekrutmen dan seleksi	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
22.	Data gaji dan tunjangan, remunerasi dosen dan pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
23.	Dokumen usulan promosi, mutasi dan rotasi pegawai	Pasal 17 huruf i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
24.	Soal dan jawaban ujian dinas dan ujian penyesuaian ijazah	Pasal 17 huruf h angka 4 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
25.	Data pengaduan masyarakat dan laporan hasil pemeriksaan terhadap kinerja atau perilaku individu pejabat atau staf	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	1 (satu) tahun (diberikan berupa rekapitulasi pengaduan)
26.	Dokumen perjanjian kerja sama	Pasal 44 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Sampai masa perjanjian berakhir dan ada persetujuan tertulis para pihak atau pada masa audit
27.	Data pribadi mitra kerja sama	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan
28.	Proposal penelitian	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah mendapat persetujuan dari yang bersangkutan	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual

29.	Nilai proposal	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
30.	Nilai monitoring evaluasi	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
31.	Nilai seminar hasil	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah hasil penelitian selesai (diberikan berupa ringkasan)
32.	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	1. Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat 1 huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan.	Rawan disalahgunakan karena menyangkut sistem Universitas keseluruhan dan juga berisi data-data privat
33.	Data rekam medis pada Rumah Sakit Pendidikan	Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis	Dibuka atas permintaan Pasien, perintah pengadilan, permintaan undang-undang, untuk penelitian tanpa menyebutkan identitas pasien	Dapat mengungkap data pribadi
34.	Dokumen Minutes of Meeting	Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dibuka setelah mendapat persetujuan tertulis para pihak
35.	Data Evaluasi Diri Program Studi	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik			1 (satu) tahun (diberikan berupa ringkasan tertentu)
36.	Data Temuan/Hasil Audit Mutu Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik
37.	Data Temuan/Hasil Audit Internal	Pasal 17 huruf b dan huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan dari pimpinan badan publik atau pimpinan unit kerja
38.	Konfigurasi data center, disaster recovery center, database dan aplikasi serta user name dan password	1. Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan; 3. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang			20 (dua puluh) tahun

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
1.	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan.
2.	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan
3.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan
4.	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual
5.	Data riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
6.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
7.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah yang bersangkutan dilantik
8.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi
9.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan

NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	KONSEKUENSI/PERTIMBANGAN BAGI PUBLIK		JANGKA WAKTU
NO	INFORMASI	DASAR HUKUM PENGECUALIAN INFORMASI	DIBUKA	DITUTUP	JANGKA WAKTU
1.	Biodata mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Dibuka atas permintaan mahasiswa yang bersangkutan dengan jangka waktu maksimal 2 (dua) minggu setelah diumumkan.
2.	Data nilai mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan dan Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
3.	Soal dan jawaban ujian tes masuk	Pasal 17 huruf b dan i Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan	Melindungi soal-soal dan jawaban dari pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga tidak terjadi kecurangan	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan dan Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
4.	Proposal penelitian mahasiswa	Pasal 17 huruf b Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah penelitian selesai dan ada persetujuan tertulis dari penulis	Memberi perlindungan hak atas kekayaan intelektual	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak / mahasiswa yang akan diungkap proposal penelitiannya
5.	Data riwayat studi mahasiswa	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai diterbitkan peraturan perundang-undangan yang mengizinkan dan sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
6.	Dokumen terkait sanksi penjatuhan hukuman disiplin atau pelanggaran etika mahasiswa	Pasal 17 huruf h angka 5 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap
7.	Usulan nama calon pejabat yang akan memangku suatu jabatan yang proses pengisiannya tidak melalui pemilihan	1. Pasal 322 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana; 2. Pasal 44 ayat (1) huruf h Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Setelah yang bersangkutan dilantik		Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga
8.	Biodata alumni	Pasal 17 huruf h Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik		Dapat mengungkap data pribadi	Sampai ada persetujuan tertulis dari pihak yang akan diungkap rahasianya atau jika diperlukan dalam rangka kasus penegakan hukum
9.	Borang akreditasi dan data pendukung borang	Pasal 17 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dibuka setelah pengumuman dan ada persetujuan tertulis dari pimpinan		Sampai dengan penetapan kebijakan lembaga